Konsinyasi Tidak Lagi Termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak

Sesuai dengan UU Cipta Kerja yang disahkan tanggal 5 Oktober 2020, ketentuan penyerahan barang kena pajak kepada secara konsinyasi sebagaimana tercantum dalam pasal UU PPN pasal 1a ayat (1) huruf g, tidak lagi tercantum dalam UU Cipta kerja pasal 112. Selengkapnya.

Direktorat Jenderal Pajak Bebaskan PPh Dividen Meski Belum Ada Peraturan Pemerintah UU Cipta Kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari badan usaha lokal yang diinvestasikan dalam negeri dan PPh dividen badan usaha luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, meski aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedang disusun.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pembebasan PPh atas dividen dari perusahaan lokal dan asing langsung berlaku setelah UU Cipta Kerja dirilis.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembebasan ini hanya berlaku jika wajib pajak (WP) yang mendapatkan dividen itu menginvestasikan lagi dana dari dividen tersebut.

PPN Atas Penjualan Aset Tetap

Pasal 16D UU PPN mengatur tentang pungutan pajak atas aset perusahaan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Seperti apa perlakuan perpajakannya dan apa syarat pungutan PPN atas aset perusahaan yang semula tidak untuk diperjualbelikan? Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang/jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain. Jadi, dalam aturannya konsumen akhir tidak menyetorkan langsung PPN yang Ia tanggung.

Subcategories

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates